Activity

Di Kabupaten Tana Toraja, misalnya, Pemkab setempat mengembangkan pola pembangunan SD/SMP Satu Atap untuk memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang tinggal berpencar-pencar di wilayah pegunungan. Di Kabupaten Pinrang, pihak Dispora setempat menekankan penggunaan Laptop (komputer) terhadap guru-guru SD dan SMP yang telah bersertifikasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan. 3) Program Kegiatan dalam bentuk SATLAN/RKL, SATKUNG/RKP, dan laporannya dalam bentuk LAPELPROG. Saat ini standardisasi yang diharapkan baru sekedar harapan, pada kenyataannya memang belum semua lembaga bisa melaksanakan peraturan ini secara baik dan benar. Dia menunjuk contoh, sampai saat ini masih banyak sekolah SD dan SMP di daerahnya yang lambat dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan Gratis tersebut. Dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke Parepare pun ditempatkan dalam paket Rekening Kegiatan Belanja Langsung (bukan di Rekening Pos Bantuan). ‘’Tapi, Alhamdulillah, dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan kita juga sudah mampu menciptakan pola kebijakan bantuan handtraktor gratis dan bibit gratis bagi petani, perahu gratis untuk nelayan, termasuk kucuran kredit nol bunga dan nol agunan bagi mereka.

Di daerah pariwisata Tana Toraja dan Toraja Utara, sekalipun sudah berlangsung Pendidikan Gratis, para orang tua siswa masih tetap menyalurkan bantuan dalam bentuk natura, berupa sumbangan babi dan lain-lain ketika diadakan pesta adat kemudian diuangkan, untuk membantu mendanai penyediaan sarana pendidikan di daerah tersebut. Murid SD di Kelas Akselerasi dapat menamatkan pelajaran dalam tempo 5 tahun, dan untuk siswa SMP dapat menyelesaikan studi hanya dalam waktu dua tahun ajaran. ’’Selama ini dana Pendidikan Gratis untuk siswa baru SD dan SMP yang belum diakomodir dalam penetapan anggaran pada awal tahun, terpaksa kita siasati melalui pemanfaatan dana BOS, sambil menunggu dana dari APBD Perubahan. Usulan sama terdengar dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab Pinrang. Menurut data Susenas (2010), dari penduduk usia sekolah 7-24 tahun yang berjumlah 76,0 juta orang, yang tertampung pada jenjang SD sampai dengan PT tercatat baru mencapai 41,5 juta orang atau sebesar 55 persen. Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD tahun 1984: 88,66%, tahun 1994: 93,56% dan untuk tahun 2000 tercatat APM sebesar 99,10%. Sedang angka putus sekolah yang resmi tercatat berdasarkan laporan sekolah (tidak termasuk angka putus sekolah yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah) adalah: tahun 1984 sebesar 3,46%, tahun 1994 sebesar 3,67%, dan tahun 2000 sebesar 3,38%. Angka putus sekolah yang dihitung berdasarkan laporan sekolah tersebut, menja­di lebih realistis mengukur derajat ketahanan murid untuk bersekolah (school sustainment) bila digabung dengan angka banyaknya murid SD yang tidak melan­jutkan, berdasarkan laporan resmi dari sekolah juga.

Untuk memahami konsep SIM, diperlukan juga pemahaman terhadap perkembangan konsep itu sendiri dari waktu ke waktu, enis dukungan yang ditawarkan teknologi kepada SIM, serta aplikasi yang ada di dalamnya bervariasi antara satu sistem dengan sistem yang lain dan terus berubah. Keterlaksanaan penanaman karakter itu semua diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana, tenaga, biaya atau lainnya. 1. Taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedinasan. injope , Drs.Bustam Ramli,Msi secara tegas mengatakan, jika tidak ada revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel No.9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis khususnya mengenai Pasal 7, 8 dan 9, dana Pendidikan Gratis yang dialokasikan ke daerah tak dapat digunakan secara maksimal. Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs.H.A.Taslim Arifin. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Ini menyebabkan banyak bantahan, dan Menteri Pengajian Tinggi ketika itu, Dr Shafie Salleh, mengecualikan pelajar UEC daripada keperluan tersebut. Beberapa istilah yang kemudian memiliki arti sama tetapi beda nama misalnya adalah DUDI dan IDUKA yang artinya kurang lebih sama, yaitu dunia industri. Kaum liberal modern menentang kurikulum esensialisme yang terlalu kaku dan kurang relevan pada problem dan isu kontemporer. Minimal, katanya, sharing dana Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis tersebut fifty-fifty – 50 persen tanggungan provinsi dan 50 persen oleh kabupaten/kota.

Masalahnya, katanya, di satu pihak penggunaan dana Pendidikan Gratis tidak dibolehkan untuk mendanai item-item yang sudah dianggarkan melalui dana BOS. Menyangkut adanya tumpang tindih sasaran penggunaan dana Pendidikan Gratis dengan dana BOS, diakui Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Drs.Mustafa Mappangara. Apalagi ketika terjadi ketimpangan antara guru yang bersatus PNS dengan Non-PNS. Para guru tentu dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Di ibukota Provinsi Sulsel; justru melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar dialokasikan anggaran sebesar Rp 532 miliar untuk memberikan Makanan Pendamping Air (MPA) dalam rangka membantu perbaikan gizi khususnya bagi anak-anak SD. Di beberapa negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemenkan konstitusional dan menetapkan permasalahan publik politik secara langsung tampa campur tangan representatif. ‘’Tanpa ada program dan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan Gratis sebelumnya, kita tidak berani untuk mengambil risiko mencairkan dana tersebut ke sekolah-sekolah,’’ kata Taslim Arifin. ‘’Pergub No.9/2010 khususnya pasal 7, 8, dan 9 perlu dikaji ulang, harus jelas aspek yuridisnya, agar penggunaan dana Pendidikan Gratis tidak berisiko terutama bagi pengguna di daerah,’’ ujar Bustam Ramli. Dahsyatnya gaung kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Gratis, menurut Bupati Luwu, H.A.Muzakkar, menimbulkan euforia gratis bagi masyarakat di daerahnya. Penggunaan Buku Elektronik – melalui penyediaan bahan pelajaran secara gratis oleh pemerintah pusat secaraon line di jaringan internet, dinilai dapat membantu memudahkan siswa memperoleh bahan ajar tanpa harus tergantung dari penyediaan buku-buku teks seperti selama ini.